Kalender Pendidikan 2013-2014

Berikut ini kami sampaikan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2013-2014 di SD Negeri Karangayu 03 Semarang semoga bermanfaat bagi kita semua.


Kalender Pendidikan 2013-2014 -

Read More

Formulir PTK 2013 (Formulir BOS-01C)

PEDOMAN PENGISIAN
FORMULIR PENDIDIK & TENAGA KEPENDIDIKAN (F-PTK)
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR

Pedoman Umum
 

1. Formulir ini merupakan updating formulir pendataan tahun 2012, lengkapi data yang masih kosong di pendataan sebelumnya. Kolom Isian berwarna terang (kuning) merupakan variabel tambahan di tahun 2013 yang perlu dilengkapi.
2. Formulir Pendidik dan Tenaga Kependidikan (F-PTK) diisi oleh masing-masing individu PTK dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kebenaran isi formulir, jika ada pemalsuan data maka menjadi tanggungjawab PTK yang bersangkutan atas konsekwensinya. Selanjutnya dibubuhkan tandatangan PTK yang bersangkutan dan diketahui oleh kepala sekolah dengan cara membubuhkan tandatangan kepala sekolah dan di cap/stempel sekolah sebagai  bukti otentik keabsahan dan kebenaran data.
3. Jika sudah pernah mengisi formulir 2012, lengkapi data yang berwarna terang (kuning) saja dan updating data jika ada perubahan untuk di inputkan ke dalam aplikasi pendataan dikdas.

F-PTK 2013 -

Read More

Formulir Sekolah 2013 (Formulir BOS-01B)

PEDOMAN PENGISIAN FORMULIR SEKOLAH (F-SEK)
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR

Pedoman Umum

1. Formulir ini merupakan updating formulir pendataan tahun 2012, lengkapi data yang masih kosong di pendataan sebelumnya. Kolom isian berwarna terang (kuning) merupakan variabel tambahan, diisi dengan menggunakan ballpoint dan huruf kapital dan mudah dibaca.
2. Formulir Sekolah (F-SEK) diisi oleh pihak sekolah dalam hal ini diwakili oleh kepala sekolah.
3. Kepala Sekolah bertanggung jawab terhadap kebenaran isian formulir sekolah dan selanjutnya membubuhkan tanda tangan serta cap/stempel sekolah.  

F-Sek 2013 -

Read More

Formulir Peserta Didik 2013 (Formulir BOS-01A)

PEDOMAN PENGISIAN FORMULIR PESERTA DIDIK (F-PD) 2013
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR

Pedoman Umum

1. Formulir ini merupakan updating formulir pendataan tahun 2012, lengkapi data yang masih kosong di pendataan sebelumnya. Kolom isian berwarna terang (kuning) merupakan variabel tambahan di tahun 2013 yang perlu dilengkapi. Isi dengan menggunakan ballpoint dan huruf capital dan mudah dibaca
2. Formulir Peserta Didik (F-PD) diisi oleh masing-masing orang tua siswa dan dibubuhkan tanda tangan orang tua siswa sebagai bukti keabsahan data. Kebenaran isi data merupakan tanggung jawab orang tua Peserta Didik.
3. Formulir yang terisi dikumpulkan di sekolah untuk selanjutnya diverifikasi kebenaran datanya oleh pihak sekolah dan dientri kedalam aplikasi pendataan pendidikan dasar.

F-PD 2013 -

Read More

Form Daftar Ulang PPD SD Tahun Pelajaran 2013/2014

Berikut ini bisa anda unduh Form Daftar Ulang PPD SD Tahun Pelajaran 2013/2014


Form Daftar Ulang PPD SD -

Read More

Hasil Seleksi PPD SD Tahun Pelajaran 2013/2014

Hasil seleksi PPD SD Tahun Pelajaran 2013/2014 dapat mengakses di SINI atau langsung datang ke sekolah. 

Selanjutnya untuk daftar ulang pada tanggal 10-11 Juli 2013 dengan membawa syarat-syarat yang diperlukan. 

Bagi yang tidak diterima dapat mengambil berkas-berkas pendaftaran di sekolah.


Hasil Seleksi PPD TP 2013/2014 -

Read More

Juknis Padamu Negeri Bagi PTK

PADAMU NEGERI (singkatan dari Pangkalan Data Penjaminan Mutu Pendidikan Negara Kesatuan Republik Indonesia) merupakan Layanan Sistem Informasi Terpadu Online
yang dibangun oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan - Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK-PMP).

PADAMU NEGERI dibangun sebagai pusat layanan data terpadu yang bersumber
dari/ke sistem transaksional BPSMPK-PMP Kemdikbud lainnya, meliputi: Evaluasi Diri
Sekolah (EDS), NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan), Sertifikasi PTK,dan Diklat PTK.

PADAMU NEGERI juga terbuka untuk menjadi salah satu layanan pusat sumber data
bagi program-program terkait lainnya baik di lingkungan internal atau eksternal Kemdikbud.

Melalui PADAMU NEGERI ini, BPSDMPK-PMP berupaya mendorong terwujudnya
program - program pembangunan untuk peningkatan Mutu Pendidikan Nasional baik di tingkat pusat dan daerah dengan terpadu yang berbasis pada data-data yang faktual, transparan, obyektif, akurat, akuntabel dan berkesinambungan.
 

Mari bersama kita tingkatkan Mutu Pendidikan Nasional yang berkesinambungan
demi mencerdaskan generasi bangsa saat ini dan masa depan dengan semangat membangun bersama PADAMU NEGERI INDONESIA-ku.

Website Padamu Negeri

Juknis Padamu Negeri Bagi PTK -

Read More

Sekolah Dilarang Potong BSM

Jakarta --- Salah satu bentuk kompensasi dari penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) adalah bertambahnya jumlah penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM). Tahun lalu siswa penerima BSM berjumlah 5,9 juta orang, sedangkan tahun ini melonjak menjadi 13,5 juta orang. BSM akan disalurkan langsung ke siswa melalui sekolah, tanpa ada potongan dari sekolah.

"Sekolah tidak boleh mengambil BSM untuk alasan apapun," tegas Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Ainun Na’im, saat talkshow di Radio KBR 68H, pada Rabu pagi (26/6), di studio Pusat Informasi dan Humas Kemdikbud, Jakarta. Besaran BSM untuk SD sebesar Rp 225.000/semester/anak, untuk SMP sebesar Rp 375.000/semester/anak, dan untuk SMA/SMK sebesar Rp 500.000/semester/anak.

Ainun juga menjelaskan, anggaran untuk BSM diambil dari 20% alokasi dana untuk pendidikan dari total APBN. “Bukan hanya BSM yang sekarang, tapi juga BSM sebelumnya,” tuturnya. Anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN tersebut tidak seluruhnya dikelola Kemdikbud, melainkan didistribusikan ke daerah.

Ia juga menjelaskan, saat ini masih merupakan periode identifikasi untuk keluarga miskin yang berhak mendapatkan Kartu Perlindungan Sosial (KPS). KPS digunakan untuk mengambil BSM dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Periode identifikasi tersebut akan berlangsung hingga akhir Juli.

Saat ini, katanya, KPS sudah didistribusikan ke 5,6 juta keluarga miskin. Sedangkan berdasarkan data, ada sekitar 15,5 juta keluarga yang berhak menerima KPS. Untuk memastikan pembagian KPS tepat sasaran, dilakukan pengecekan di lapangan. Misalnya di kelurahan atau desa, pengecekan lapangan akan dilakukan langsung oleh perangkat desa atau musyawarah desa.

Bagi keluarga yang merasa berhak mendapatkan KPS namun belum terdaftar sebagai penerima, bisa melapor ke posko yang sudah ditentukan. “Kalau sekarang ada anggota masyarakat yang tidak mampu, tapi tidak menerima KPS, segera hubungi kelurahan atau pos pengaduan di Kementerian Sosial atau UKP4,” imbau Ainun.

Untuk pengaduan mengenai BSM, masyarakat bisa melapor ke Kemdikbud melalui call center 177, sms ke nomor 0811976929, dan email ke pengaduan@kemdikbud.go.id. Pengaduan juga bisa disampaikan ke Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) melalui sms ke nomor 1708 atau mengunjungi situs www.lapor.ukp.go.id.

Sumber: Kemdikbud

Read More

Harga BBM Naik, 13,5 Juta Pelajar Akan Terima Bantuan Siswa Miskin

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh

SURABAYA, KOMPAS.com - Sebanyak 13,5 juta pelajar di Indonesia akan menerima dana dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM) sebagai salah satu bentuk kompensasi terhadap kenaikan harga bahan bakar minyaK (BBM) bersubsidi. Para siswa yang mendapatkan bantuan dari program ini sudah terdata dan memiliki bukti identitas lengkap di Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau sama dengan yang dimiliki keluarga berpenghasilan rendah untuk mendapatkan program Bantuan Langsung Sementara Masyarkat (BLSM).

"Angka tersebut naik lebih dari dua kali lipat dari tahun sebelumnya yang hanya sekitar 5,9 juta pelajar. Semua pelajar dari tingkatan SD/MI, SMP/MTS, SMA/K/MA sesuai persyaratan yang berlaku akan menerimanya," ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh kepada wartawan di sela-sela pemantauan program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Surabaya, Sabtu (22/6/2013).

Per anak setiap setahun, kata Nuh, mendapatkan bantuan sebesar Rp 450 ribu untuk siswa tingkat SD/MI, Rp750 ribu untuk siswa SMP/MTS, dan Rp1 Juta untuk SMA/K/MA. Tahun ini, pencairan dana akan diberikan langsung ke siswa bersangkutan pada minggu ke-4, Juli 2013, atau setelah masa tahun ajarn baru.

"Siswa hanya menunjukkan kartu pelajar atau rapot ke petugas pos yang mendatangi sekolah masing-masing. Kami tidak khawatir ada kesalahan atau penyelewengan data karena nama yang ada sudah tercantum dalam data milik petugas sesuai KPS," kata mantan Rektor Institut Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya tersebut.

Nuh juga menjelaskan, kenaikan jumlah pelajar yang cukup signifikan dibandingkan tahun lalu atau sebelum kenaikan BBM karena angka kemiskinan di Indonesia mencapai 11 persen. Padahal, warga yang mendekati miskin ada, sehingga begitu ada gejolak harga maka dikhawatirkan akan jatuh.

"Jadi, tidak hanya 11 persen yang menerima, namun diambil 40 persen beserta yang mendekati miskin itu. Dari jumlah tersebut terhitung sebesar 15,5 juta warga. Setelah dihitung berdasarkan aturan, tercatat angka 13,5 juta anak kurang mampu berusia di bawah usia 18 tahun yang harus bersekolah," katanya.

Tak hanya itu, setiap siswa penerima program ini akan mendapat tambahan dana Rp200 ribu sebagai biaya personal. Uang tersebut, lanjut dia, diharapkan bisa digunakan untuk membeli seragam, tas, buku, sepatu atau keperluan sekolah lainnya.

"Kami tidak ingin melihat ada anak yang putus sekolah dengan alasan tidak memiliki dana. Dengan adanya program BSM, pihaknya berharap semua anak di Tanah Air mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi," kata mantan Menteri Komunikasi dan Informatika tersebut.

Sementara itu, total anggaran yang dikeluarkan negara khusus untuk program BSM mencapai sekitar Rp7,4 triliun lebih. Rinciannya, Rp6 triliun lebih untuk siswa di naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan sisanya sekitar Rp1,4 triliun diperuntukkan siswa di bawah Kementerian Agama.

"Pemerintah tidak membedakan apakah siswa penerima BSM sekolah di negeri, swasta atau madrasah. Selama namanya tercatat dan terdata berhak menerima maka tidak ada alasan untuk tidak diberikan," kata Nuh.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah juga memberikan bantuan program bantuan "Bidik Misi" untuk mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, tetapi memiliki potensi akademik memadai. Progam ini memberikan bantuan biaya pendidikan dan bantuan biaya hidup selama menjadi mahasiswa.

Sumber : Antara

Read More

Misteri Pelaksanaan Sertifikasi Guru

Pada 14 Maret 2013, Bank Dunia meluncurkan publikasi: ”Spending More or Spending Better: Improving Education Financing in Indonesia”. Publikasi itu menunjukkan, para guru yang telah memperoleh sertifikasi dan yang belum ternyata menunjukkan prestasi yang relatif sama.

Program sertifikasi guru yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selama beberapa tahun terakhir ternyata tidak memberi dampak perbaikan terhadap mutu pendidikan nasional. Padahal, penyelenggaraannya telah menguras sekitar dua pertiga dari total anggaran pendidikan yang mencapai 20 persen APBN (hal 68). Pada 2010, sebagai contoh, biaya sertifikasi mencapai Rp 110 triliun!

Kesimpulan Bank Dunia itu diperoleh setelah meneliti sejak 2009 di 240 SD negeri dan 120 SMP di seluruh Indonesia, dengan melibatkan 39.531 siswa. Hasil tes antara siswa yang diajar guru yang bersertifikasi dan yang tidak untuk mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, serta IPA dan Bahasa Inggris diperbandingkan. Hasilnya, tidak terdapat pengaruh program sertifikasi guru terhadap hasil belajar siswa, baik di SD maupun SMP.

Tiga implikasi

Publikasi Bank Dunia tersebut bagai tumpukan misteri yang mengingatkan saya pada film dokumenter An Inconvenient Truth (2006) yang disutradarai Davis Guggenheim.

Film ini mengisahkan kerisauan mantan Wapres (AS) Al Gore atas realitas-realitas berbahaya terhadap pemanasan global yang memerlukan tanggung jawab semua pihak. Analog dengan film dokumenter itu, publikasi Bank Dunia ini memuat begitu banyak realitas berbahaya bagi masa depan bangsa yang perlu pembenahan secepatnya.

Bertolak dari temuan Bank Dunia tersebut, kelihatannya terdapat tiga implikasi penting yang mendesak dibenahi. Pertama, bagaimana menghilangkan pola formalitas penyelenggaraan program sertifikasi guru.

Program ini sesungguhnya tuntutan yang diamanatkan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang mewajibkan seluruh guru disertifikasi dan diharapkan tuntas sebelum 2015. Upaya ini semata-mata dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan profesional guru, yang selanjutnya akan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan nasional secara keseluruhan.

Sejak 2005, guru-guru telah diseleksi untuk mengikuti program sertifikasi berdasarkan kualifikasi akademik, senioritas, dan golongan kepangkatan, seperti harus berpendidikan S-1 dan jumlah jam mengajar 24 jam per minggu. Indikator ini digunakan untuk memperhatikan kompetensi pedagogis, kepribadian, sosial, dan emosional mereka.

Sejak itu, sekitar 2 juta guru telah disertifikasi, baik melalui penilaian portofolio pengalaman kerja dan pelatihan yang telah diperoleh ataupun melalui pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG) selama 90 jam. Para guru yang telah lulus disebut guru bersertifikasi dan berhak mendapatkan tunjangan profesi sebesar gaji pokok yang diterima setiap bulannya. Pemerintah telah mencanangkan, pada 2015 hanya guru yang bersertifikasi yang diperbolehkan mengajar.

Dengan target tersebut, penyelenggaraan sertifikasi guru kelihatannya telah dipersepsikan sebagai proyek besar yang keberhasilannya diukur secara kuantitatif sesuai target. Akibatnya, proses pelaksanaannya mudah terbawa ke kebiasaan formalitas birokrasi yang ada.

Kedua, bagaimana mengaitkan program sertifikasi guru dengan pembenahan mekanisme pengadaan dan perekrutan calon guru di perguruan tinggi lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK). Sesuai amanat UU, LPTK adalah perguruan tinggi yang diberi tugas menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah, serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan nonkependidikan. Namun, pasca- konversi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan jadi universitas, perhatian mereka sebagai LPTK tidak lagi terfokus ke penyiapan guru, tetapi lebih tergoda ke orientasi non-kependidikan.

Akibatnya, tugas-tugas penyelenggaraan sertifikasi yang dibebankan kepada sejumlah LPTK tak tertangani maksimal. Bahkan, peran dalam penyiapan calon guru tak lagi didasarkan atas perencanaan yang lebih sistemis dan komprehensif.

Meski secara kuantitatif Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah guru terbanyak di dunia, diukur dari rasio guru-siswa, tetapi perekrutan mahasiswa calon guru, terutama di LPTK swasta, seakan tanpa kendali. Studi UNESCO (UIS-2009) menunjukkan, untuk jenjang SD rasio guru-siswa adalah 1:16,61, yang berarti seorang guru hanya mengajar 16-17 siswa. Rasio ini jauh lebih rendah dibandingkan Jepang (18,05), Inggris (18,27), bahkan Singapura (17,44). Secara internasional, rata-rata di seluruh dunia rasionya adalah 1:27,7 atau seorang guru dengan 27-28 siswa. Keadaan serupa juga terjadi di jenjang pendidikan menengah.

Ketiga, bagaimana menyelenggarakan program sertifikasi guru agar lebih berbasis di kelas. Selama ini mereka yang mengikuti PLPG kelihatannya tidak dirancang untuk mengamati kompetensinya mengajar di kelas. Proses sertifikasi guru berjalan terpisah dengan peningkatan mutu proses belajar-mengajar di kelas. Akibatnya, penyelenggaraan program sertifikasi guru tersebut tidak berdampak pada peningkatan mutu secara keseluruhan.

Data menunjukkan, pada 2011, TIMMS (studi internasional tentang matematika dan IPA) melaporkan, untuk matematika skor Indonesia 386, tak jauh beda dengan Suriah (380), Oman (366), dan Ghana (331). Sementara untuk IPA, Indonesia (406) tak jauh beda dengan Botswana (404) dan Ghana (306). Selanjutnya, studi PISA (program penilaian siswa internasional untuk matematika, IPA, dan membaca) pun menunjukkan Indonesia selalu berada pada urutan kelompok terendah di dunia (hal 11).

Fokus ke PBM di kelas

Saya teringat ketika membantu UNESCO sebagai konsultan di Asia-Pasifik pada 1993-1994, ketika mengunjungi Manabo yang berjarak sekitar 300 kilometer dari Manila. Guru-guru di pedesaan sana ternyata akan memperoleh tambahan insentif jika mereka secara nyata berinovasi meningkatkan mutu proses belajar-mengajar (PBM) di kelas.

Cara mengukurnya sederhana. Pengawas atau penilik sekolah cukup mengamati kegiatan PBM secara berkala; apakah terdapat persiapan yang memadai atau tidak, apakah ada media belajar sebagai kreasi inovatif guru atau tidak, dan seterusnya. Pembinaan kesejahteraan dan promosi karier para guru dilakukan dengan berbasiskan pada kinerja dalam meningkatkan kualitas PBM-nya.

Akhirnya, meski penyelenggaraan sertifikasi guru telah berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan guru, yakni dapat menurunkan jumlah guru yang kerja rangkap secara drastis dari 33 persen sebelum sertifikasi ke 7 persen sesudah sertifikasi (hal 73), perubahan apa pun yang dilakukan, kurikulum apa pun yang diberlakukan, dan kebijakan apa pun yang hendak diambil, jika tak menyentuh perbaikan proses belajar-mengajar di kelas, hasilnya akan sia-sia.


Hafid Abbas Guru Besar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta

Sumber: Kompas

Read More

Sekolah Bisa Ajukan Penerapan Kurikulum 2013

JAKARTA, KOMPAS.com - Meskipun penerapan Kurikulum 2013 pada Juli mendatang baru ditetapkan untuk 6.325 sekolah yang tersebar di 295 kabupaten/ kota, sekolah lain yang berminat juga boleh melaksanakan kurikulum baru tersebut. Namun, pemerintah menetapkan sejumlah syarat bagi sekolah yang bukan sasaran jika berminat menerapkan Kurikulum 2013 pada tahun ajaran baru nanti.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh dalam surat edarannya kepada kepala dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/kota di seluruh Indonesia, Rabu (5/6), menyatakan, sekolah yang tidak termasuk sekolah sasaran untuk mengimplementasikan Kurikulum 2013 bisa menerapkan secara mandiri. Namun, pelaksanaannya harus di bawah koordinasi dinas pendidikan daerah.

Oleh karena itu, dinas pendidikan di daerah diminta mendaftarkan sekolah yang berminat menerapkan Kurikulum 2013 melalui laman http://kurikulum.kemdikbud.go.id paling lambat 14 Juni. Dalam pendaftaran, dinas pendidikan diminta memperhatikan soal ketersediaan guru, akreditasi, dan waktu persiapan yang memadai.

Sekolah yang melaksanakan Kurikulum 2013 secara mandiri menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Anggaran pengadaan buku siswa dan guru ditanggung pemerintah daerah. Demikian juga pelatihan guru secara mandiri bisa dilakukan dengan anggaran sendiri, tetapi tetap berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk penyediaan instruktur yang diperlukan.

Penerapan Kurikulum 2013 tahun ini dimulai untuk kelas I dan IV SD, kelas VII SMP, dan kelas X SMA/SMK.

Meskipun persiapan Kurikulum 2013 dikritik karena terkesan dipaksakan, Nuh mengatakan, implementasi pengganti Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 ini siap sesuai jadwal.

Budiyanto, Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Bidang SMP/SMA DKI Jakarta, akhir pekan lalu, mengatakan, DKI Jakarta siap melaksanakan Kurikulum 2013. Semua sekolah di DKI Jakarta diminta menerapkan Kurikulum 2013 pada tahun ajaran baru nanti.

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistyo mengatakan, sampai sekarang Kurikulum 2013 belum jelas wujudnya karena dokumen resminya belum beredar di kalangan praktisi pendidikan.

Sumber: Kompas

Read More

Juknis Penulisan Ijazah SD 2012/2013

Juknis Penulisan Ijazah SD 2012/2013 -

Read More

Formulir PPD SD Tahun Pelajaran 2013/2014

Formulir PPD dapat diunduh disini


Form PPD SD 2013/2014 -

Read More

Panduan Entri Data PPD Kota Semarang Tahun Pelajaran 2013/2014

Panduan Entri Data PPD Kota Semarang
Tahun Pelajaran 2013/2014
 
1. Siswa datang pada sekolah yang dituju.
2. Membawa syarat – syarat pendaftaran meliputi :
    a. Pas foto terbaru ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar
    b. Kartu Keluarga (KK) yang mencantumkan nama calon peserta didik+foto copy KK (1 lembar)
    c. Surat Keterangan/Sertifikat kejuaraan (I, II atau III) minimal tingkat kecamatan yang 
        dilegalisir sesuai ketentuan (jika ada) dan aslinya
    d. Surat Keterangan dari Kepala Sekolah tempat bertugas yang dilampiri dengan SK terakhir guru 
        atau tenaga kependidikan jika orang tuanya sebagai guru atau tenaga kependidikan
    e. Foto copy Kartu Identitas Miskin (KIM) dan menunjukkan yang asli pada saat verifikasi data 
        (jika ada)
    f. Foto copy ijasah TK jika ada.

Read More

Jadwal Kegiatan PPD SD Tahun Pelajaran 2013-2014

Read More

Pengumuman Kelulusan UN SD 2012-2013

Selamat kepada anak-anak yang telah lulus UJian Nasional SD Tahun Pelajaran 2012-2013. Untuk melihat nilai dapat dilihat di SINI

Pengumuman Kelulusan UN SD 2012-2013 -

Read More

Format SKHUN 2012-2013

Berikut ini contoh Surat Keterangan hasil Ujian Sementara Tahun  Pelajaran 2012-2013



Surat Keterangan Hasil Ujian 2012-2013 -

Read More

Pengumuman Hasil UN SD 8 Juni 2013

JAKARTA,BB – Jadwal pengumuman hasil Ujian Nasional (UN) tingkat Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) tetap pada 8 Juni 2013.

Bahkan akun resmi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) RI di twitter mengatakan penumuman tersebut paling lambat pada 8 Juni 2013.

Berarti pengumuman kelulusan UN SD bisa saja dimajukan untuk tahun ini.
“Pengumuman kelulusan UN SD/sederajat dari satuan pendidikan paling lambat tanggal 8 Juni 2013,”tulis akun resmi Kemdikbud di @Kemdikbud_RI belum lama ini.

Seperti diketahui, Ujian Nasional untuk tingakt SD tahun ajaran 2012/2013 adalah yang terakhir.

UN tahun selanjutnya sudah dihapus dan diganti dengan kurikulum Baru sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 7 Mei 2013 lalu.

Read More

Implementasi Kurikulum 2013 Dapat Dipantau Secara Online

Jakarta --- Pemerintah mulai menerapkan implementasi Kurikulum 2013 mulai Tahun Pelajaran 2013/2014 pada 15 Juli mendatang. Masyarakat yang ingin memantau implementasi pelaksanaan kurikulum dapat mengaksesnya secara online melalui laman kurikulum.kemdikbud.go.id.

“Informasi mengenai perkembangan kurikulum bisa dilihat di Sistem Elektronik Pemantauan Implementasi Kurikulum (SEPIK) 2013,” kata Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan Musliar Kasim di Kemdikbud, Jakarta, Rabu, (5/6/2013).

Musliar menyampaikan, untuk pengadan tender buku Kurikulum 2013 telah selesai dilaksanakan dan pemenangnya sudah diumumkan. “Insya Allah kalau DIPA sudah disetujui atau keluar dari Kemkeu akan segera dilakukan kontrak dengan pemenang tender,” katanya.

Musliar menyebutkan, sasaran implementasi Kurikulum 2013 sebanyak 6.325 sekolah untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK di 295 kabupaten/kota di 33 provinsi. Dia menyebutkan, anggaran implementasi Kurikulum 2013 sebanyak Rp 829 miliar. Adapun kriteria sekolah sasaran, kata dia, adalah kesiapan sekolah, yang ditandai dengan akreditasinya dan sekolah eks RSBI (Rintisan Sekolah Berstandar Internasional). “Diutamakan sekolah akreditasi A, tetapi untuk menjangkau dan proporsional diambil akreditasi B,” katanya.

Menurut Musliar, pelatihan guru dilakukan secara bertingkat mulai dari melatih instruktur nasional, guru inti, dan guru sasaran. Pelatihan untuk guru sasaran, kata dia, akan dilakukan saat liburan sekolah supaya tidak mengganggu aktivitas sekolah. “Untuk instruktur nasional dilakukan 24 Juni," katanya.

Adapun PTK sasaran yang dilatih total sebanyak 74.289 orang meliputi instruktur nasional sebanyak 572, guru inti 4.740, pengawas inti 565, dan guru sasaran 55.762. Kemudian untuk pengawas sasaran 6.325 dan kepala sekolah sasaran 6.325.

Ketua Unit Implementasi Kurikulum Pusat Tjipto Sumadi menyampaikan, SEPIK diluncurkan untuk melakukan pemantauan terhadap implementasi kurikulum yang meliputi distribusi buku, pelaksanaan pelatihan dari instruktur nasional, kepala sekolah, pengawas sekolah, guru inti hingga guru sasaran. “SEPIK menyediakan fitur-fitur yang diperlukan bagi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) untuk mengakses lebih jauh pelaksanaan pelatihan,” katanya.

Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud Ramon Mohandas menyampaikan, implementasi Kurikulum 2013 dilaksanakan terbatas dan bukan piloting. Dia menyebutkan, pada jenjang SD diterapkan di sebanyak 2.598 sekolah untuk kelas 1 dan 4, sedangkan pada jenjang SMP 1.436 sekolah untuk kelas 7. Sementara pada jenjang SMA di 1.270 sekolah dan SMK di 1.021 sekolah untuk kelas 10.

Pada tahun depan, selain diterapkan pada kelas 1,4,7, dan 10 juga ditambah kelas 2,5,8, dan 11. “Tahun ketiga terimplementasi di semua jenjang,” katanya.

Sumber: Kemdikbud

Read More

Buku Teks SD Kurikulum 2013 Berlaku Sekali Pakai

Jakarta--Buku teks pelajaran jenjang sekolah dasar (SD) Kurikulum 2013 akan berlaku untuk sekali pakai. Pada tahun berikutnya, pemerintah akan mencetak buku baru. Pencetakan buku ini akan dilakukan setiap tahun.

“Buku akan dicetak tiap tahun karena buku untuk SD tidak bisa digunakan untuk (peserta didik) berikutnya karena dicoret-coret,” kata Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud Ramon Mohandas di Kemdikbud, Jakarta, Rabu (5/6/2013).
Ramon mengatakan, evaluasi peserta didik dilakukan dengan menilai portofolio. Pengukuran, kata dia, dilakukan secara otentik atas apa yang mereka lakukan dan dinilai secara kualitatif. “Semua aktivitas mereka dikumpulkan oleh guru dan bisa dilihat prosesnya dengan tugas yang diberikan,” katanya.
Ramon menyampaikan, pemerintah akan mencetak buku dan dibagikan kepada sebanyak jumlah peserta didik dan diberikan secara gratis. “Orang tua tidak akan dibebani. Dicetak gratis,” katanya.
Ramon mengatakan, untuk jenjang SD  kelas 1 disiapkan sebanyak 10 buku untuk dua semester. Dia menyebutkan, untuk kelas 1 ada sebanyak delapan buku tema ditambah dengan buku agama. Namun, kata dia, buku yang dicetak saat ini baru untuk semester 1 sebanyak 5 buku masing-masing terdiri atas satu buku agama dan empat buku tema.
“Seharusnya untuk satu tahun kelas 1 ada 8 tema dan kelas 4 ada 9 tema.  Tapi sekarang yang dikembangkan baru 4 buku pertama saja. Buku semestar kedua dikembangkan setelah ini selesai semua dan akan digunakan Januari tahun depan,” kata Ramon.

Adapun buku untuk jenjang SMP meliputi agama, PKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, seni budaya, prakarya, bahasa Inggris, serta pendidikan jasmani, olah raga, dan kesehatan. Sementara untuk jenjang SMA ada sembilan mata pelajaran yang wajib, tetapi yang dicetak baru tiga mata pelajaran yaitu sejarah, bahasa Indonesia, dan matematika.

Sumber: Kemdikbud

Read More

Ini Dia Daftar Peserta UN SMP/MTs 2013, Sekolah, dan Provinsi dengan Rerata Nilai UN Murni Tertinggi

Jakarta—Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) merilis daftar peserta didik, sekolah/madrasah, dan provinsi dengan rerata nilai Ujian Nasional (UN) SMP Tahun Pelajaran 2012/2013 murni tertinggi. Sebanyak 12 peserta ujian dari 3.667.241 total peserta ujian meraih nilai tertinggi.

Mereka adalah Stella Angelina, dari SMP Kasih Karunia, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, dengan nilai 9.90; Petra Julian Abigail, dari SMP Tarakanita 4, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta dengan nilai 9.90; Anak Agung Ayu Vira Sonia, SMP N 1 Denpasar, Kota Denpasar, Bali, dengan nilai  9.90; dan Jessica Jane, SMP Kristen 1 BPK Penabur, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta dengan nilai 9.89.

Berikutnya, Shofiya Qurrotu A'yunin, MTS N 1 Malang, Kota Malang, Jakarta Timur dengan nilai 9.85; Cahaya Carla Bangsawan, SMP N 2 Kota Bandar Lampung, Lampung dengan nilai 9.85; Kirana Widiani Lestari, SMP Negeri 85, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta dengan nilai 9.84; Setiati Nur Chasanah, SMP N 1 Magelang, Kota Magelang, Jawa Tengah, dengan nilai 9.84; dam Maratus Solichah, SMP N 1 Salaman, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, dengan nilai 9.84;

Selanjutnya, Farrell Gerard Adeovinson Rey, SMP Masehi Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, dengan nilai 9.84; Juligo Al Paraby Saragih, SMP Swasta Al-Muslimin Pandan. Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, dengan nilai 9.84; dan Biani Masita Himawan, SMP N 1 Denpasar, Kota Denpasar, Bali dengan nilai 9.84.

Adapun 10 SMP/MTs dengan rerata nilai UN tertinggi adalah SMPN 1 Magelang, Jawa Tengah dengan rerata nilai 9,14, SMPN 115 Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta (9,11), Labschool Kebayoran, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta (9,08), dan SMPN 1 Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur (9,06).

Berikutnya adalah SMPN 1 Tanjungbumi, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur (9,05), SMPN 1 Denpasar, Kota Denpasar, Bali (9,05), SMP Kanisius, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta (9,03), SMP K 2 Penabur, Kota Jakarta Pusat (9,01), SMPN 49 Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta (8,98), dan SMPN 1 Surabaya, Jawa Timur (8,97).

Sementara 10 Provinsi dengan rerata UN murni tertinggi adalah DKI Jakarta (7,50), Sumatera Utara (7,10), Sumatera Selatan (6,75), Papua Barat (6,67), Jawa Timur (6,61), Kalimantan Tengah (6,55), Bali (6,45), Nusa Tenggara Barat (6,44), Kalimantan Selatan (6,42), dan Daerah Istimewa Yogyakarta (6,39).

Sumber: Kemdikbud

Read More

Ni Kadek Vani Kaget Jadi Lulusan Terbaik Nasional

DENPASAR, KOMPAS.com — Ni Kadek Vani Apriyanti (18), siswa SMA Negeri 4 Denpasar, mengaku tidak menyangka dia menjadi siswa dengan nilai terbaik ujian nasional untuk tingkat SMA se-Indonesia.
Vani yang memperoleh nilai rata-rata 9,87 pertama kali mengetahui informasi tersebut dari temannya yang membaca artikel di internet. "Saya enggak nyangka banget. Pertama kali dikasih tahu teman, abis itu nyari-nyari ke internet, abis itu beneran (terbaik)," ujar Vani yang tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya saat ditemui di SMA Negeri 4 Denpasar, Jumat (24/5/2013) siang tadi.
Putri kedua pasangan I Ketut Martawan dan Ni Made Mariani ini termasuk pelajar berprestasi di sekolahnya. Gadis berkacamata ini pernah menyabet medali perunggu dalam Olimpiade Sains Nasional di Jakarta saat masih duduk di kelas 11. Prestasi terbarunya adalah juara Karya Tulis Ilmiah yang diadakan sebuah perguruan tinggi negeri di Indonesia.
Saat ditanya soal pengaruh mundurnya jadwal pelaksanaan UN tahun ini Vani menganggap hal tersebut justru keuntungan baginya. "Saya menganggapnya keberuntungan, soalnya ada waktu lebih untuk belajar," jelasnya.
Dengan prestasinya ini, Vani mendapat beberapa penghargaan, antara lain beasiswa hingga lulus di perguruan tinggi negeri pilihannya serta hadiah uang tunai sebesar Rp 10 juta dari sekolahnya, SMA Negeri 4 Denpasar.
Vani berhasil menjadi peraih nilai murni tertinggi dalam UN dengan nilai 9,87. Namanya dibacakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh dalam konferensi pers di Jakarta, kemarin sore. Nilai Vani terpaut hampir satu poin dengan Aditya Agam Nugraha dari SMA Negeri 1 Surakarta yang berada di tempat kedua (baca: Ini Dia 12 Siswa dengan Nilai Tertinggi di UN 2013).

Sumber: Kompas

Read More

Nilai UN Tertinggi, Ni Kadek Vani Bebas Pilih PTN Mana Pun

DENPASAR, KOMPAS.com — Ni Kadek Vani Apriyanti berhasil menjadi lulusan dengan nilai murni tertinggi dalam ujian nasional 2013. Atas prestasinya tersebut, Vani  berhak memperoleh golden ticket untuk memilih berkuliah di perguruan tinggi mana pun dengan beasiswa sampai lulus.

"Sudah punya free pass di seluruh perguruan tinggi negeri di Indonesia dan dibiayai hingga lulus," jelas Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Denpasar dr I Wayan Rika, Jumat (24/5/2013) siang.

Menurut Rika, penghargaan ini sudah berlaku sejak tahun lalu. Hanya, gadis berusia 18 tahun itu mengaku belum menerima informasi apa pun mengenai penghargaan tersebut. Menurutnya, pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga setempat belum memberikan informasi apa pun mengenai kesempatan tersebut.

Jika benar, Vani memiliki kesempatan untuk belajar di PTN-PTN ternama di negeri ini. Sebelumnya, lulusan SMA Negeri 4 Denpasar itu pun telah menetapkan impiannya melanjutkan studi.

"Saya mau melanjutkan ke Universitas Udayana di Kedokteran," ungkapnya ketika ditemui usai menerima pengumuman kelulusan di sekolahnya hari ini.

Vani berhasil menjadi peraih nilai murni tertinggi dalam UN dengan nilai 9,87. Namanya dibacakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh dalam konferensi pers di Jakarta, kemarin sore. Nilai Vani terpaut hampir satu poin dengan Aditya Agam Nugraha dari SMA Negeri 1 Surakarta yang berada di tempat kedua (baca: Ini Dia 12 Siswa dengan Nilai Tertinggi di UN 2013).

UN untuk tingkat SMA/SMK/MA di Denpasar Bali sempat terimbas kisruh penyelenggaraan UN pada bulan April lalu. Bersama 10 provinsi lainnya, Bali mengalami penundaan penyelenggaraan UN untuk tingkat SMA.

Sumber: Kompas

Read More

Daftar Surat Keputusan Inpassing Guru Bukan PNS, Usulan Tahun 2007-2011

Daftar Guru Non PNS Penerima SK Inpassing -

Read More

Diterima Mendikbud, Doa 200 Guru Bantu Terkabulkan

Jakarta--Ekspresi sumringah mewarnai wajah dari 200 guru bantu Indonesia yang diterima Mendikbud di Plaza Insan Berprestasi Gedung A kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Selasa (21/5). Mereka, yang tergabung dalam Forum Komunikasi Guru Bantu Indonesia (FKGBI), menyampaikan suka cita yang mendalam, usai audiensi dan berdiskusi dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M.Nuh.

Ditemui seusai diskusi, Ketua Forum Guru Bantu Indonesia Sarifah Eviana menyatakan rasa syukur atas tanggapan Mendikbud terhadap tuntutan yang diajukan.
Sarifah menjelaskan mengenai tuntutan keterlambatan penyaluran honor guru bantu selama lima bulan,  sejak Januari lalu. ""Kami maklum yang biasa menerima honor selalu di bulan Maret tiap tahun, dengan alasan anggaran belum turun. Tapi, ini sudah lima bulan, kami sudah menjerit," ujar Sarifah.

Ketua forum, yang sudah memimpin demo guru bantu sejak tahun 2005 ini, menambahkan "Kami bersyukur sudah 50 kali kami demo, dan baru kali ini diterima, dengan jawaban yang meneduhkan," ujar Sarifah.

Mendikbud menyampaikan penyebab keterlambatan penyaluran honor  guru bantu adalah terblokirnya anggaran Kemdikbud oleh Kementerian Keuangan (Kemkeu). "Memang kemarin masih diblokir oleh Kemkeu, Alhamdulilah sudah tidak diblokir lagi," terang Nuh.
Nuh menjanjikan penyaluran honor guru bantu paling lambat 27 Mei 2013 ini. "Insya Allah paling lama 27 Mei ini, dan diterima untuk honor lima bulan," tutur Nuh.

Nuh pun menambahkan terdapat pemotongan pajak terhadap honor yang disalurkan. "Ini kan dana APBN, dan harus dipotong pajak," terang Nuh. "Lima persen untuk yang memiliki NPWP, dan enam persen yang tidak,"terang Nuh.

Di akhir pertemuan, Nuh mengingatkan para guru bantu untuk tetap mengajar dengan baik dan maksimal, tanpa terpengaruh masalah keterlambatan honor. "Ngajarnya harus tetap jelas, supaya siswa tetap jelas. Kami berusaha untuk memenuhi hak-hak panjenengan," tutup Nuh.

Sumber: Kemdikbud

Read More

10 Ribu Sekolah Terhubung Koneksi Internet Nirkabel

Jakarta --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, mencanangkan "Indonesia Digital School" (Indischool) ke 10 ribu, di Balai Kartini, (22/5). Indischool merupakan program PT. Telkom Indonesia memberi fasilitas koneksi internet nirkabel di sekolah-sekolah. Dengan pencanangan ini, berarti sebanyak 10 ribu sekolah telah menikmati fasilitas tersebut.

 
Disampaikan oleh Direktur Utama PT. Telkom, Arif Yahya,  pihaknya berkomitmen untuk menghubungkan 100 ribu sekolah pada akhir 2013 ini. Sedangkan target besar yang akan dicapai adalah terhubungnya 300 ribu sekolah pada 2015 mendatang. Untuk DKI Jakarta, koneksi nirkabel telah terpasang di 6.210 sekolah. "Untuk 2013 akhir, ada 100 ribu indischool. Baik melalui telkom maupun Kemdikbud," jelas Arif Yahya saat memberi sambutan.
 
Atas program tersebut, Mendikbud menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada PT. Telkom Indonesia. Menurutnya, perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi ini merupakan perusahaan yang memiliki komitmen besar terhadap dunia pendidikan. "Pendidikan bisa mengantarkan bapak/ibu di PT. Telkom bisa seperti sekarang. Jadi ini bentuk darma bakti mereka kepada dunia pendidikan," jelas Menteri Nuh, saat menyampaikan alasan mengapa PT. Telkom peduli terhadap dunia pendidikan.
Mantan Rektor ITS ini juga mengatakan, pendidikan yang didukung dengan konektivitas seperti ini akan meningkatkan mutu pendidikan. Pendidikan bermutu akan menciptakan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. "Kualitas SDM yang memadai akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi," tuturnya. 

Disamping itu, mantan Menkominfo ini menegaskan bahwa pendidikan adalah vaksin sosial. Ibarat tubuh, supaya kuat dan tahan berbagai penyakit, harus divaksin. Ada 3 penyakit sosial yang mematikan yang harus divaksin, yaitu kemiskinan, ketidaktahuan atau kebodohan dan keterbelakangan peradaban. "Lantas apa vaksinnya? Pendidikan adalah vaksin sosialnya. Itulah mengapa adik-adik kita harus mendapat layanan pendidikan, agar mendapat vaksin sosial," pungkasnya.

Sumber: Kemdikbud

Read More

Ini Dia 12 Siswa SMA dengan Nilai Tertinggi di UN 2013

KOMPAS.com — Hasil ujian nasional untuk jenjang SMA/SMK/MA diumumkan hari ini, Jumat (24/5/2013). Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh mengumumkan nama siswa dan sekolah yang meraih nilai ujian tertinggi dalam ujian tahun ini.

SMA Negeri 4 Denpasar menjadi sekolah dengan rata-rata nilai ujian nasional (UN) murni tertinggi di seluruh Indonesia dengan persentase kelulusan 100 persen. Sekolah ini juga mengantarkan lima siswanya masuk dalam 12 besar siswa dengan nilai UN murni tertinggi se-Indonesia.

"Bali memang naik angka kelulusannya. Tahun lalu sekitar 99,61 persen dan sekarang 99,97 persen," ujar Nuh di Gedung A Kemdikbud, Jakarta, Jumat (23/5/2013).

Berikut daftar 12 siswa dengan nilai UN murni tertinggi di Indonesia:

1. Ni Kadek Vani Apriyanti, SMA Negeri 4 Denpasar (9,87)
2. Aditya Agam Nugraha, SMA Negeri 1 Surakarta (9,78)
3. Helena Marthafriska Saragi Napitu, SMA Swasta Methodist 2, Medan (9,78)
4. Made Hyang Wikananda, SMA Negeri 4 Denpasar (9,76)
5. Luh Putu Lindayani, SMA Negeri 4 Denpasar (9,76)
6. Elva Vidya, SMA Kristen 5 BPK Penabur Jakarta (9,75)
7. Gracia Isaura Raulina, SMA Negeri 8 Jakarta (9,75)
8. Putu Siska Apriliani, SMA Negeri 4 Denpasar (9,75)
9. Nadia Anindita Vandari, MA Negeri Insan Cendikia, Ciater, Serpong (9,75)
10. Sarah Alya Firnadya, SMA Negeri 8 Jakarta (9,73)
11. Zulva Facharina, SMA Negeri 10 Samarinda (9,73)
12. Putu Indri Widiani, SMA Negeri 4 Denpasar (9,73)

Sumber: Kompas

Read More

10 Sekolah SMA dengan Nilai Tertinggi UN 2013 Se-Indonesia

KOMPAS.com — Selain mengumumkan 12 nama siswa dengan nilai murni tertinggi UN 2013, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh juga mengumumkan daftar 10 sekolah dengan rata-rata nilai murni tertinggi UN se-Indonesia. Kesepuluh sekolah ini mencatat angka kelulusan sempurna.

"Semua sekolah yang masuk 10 besar ini angka kelulusannya mencapai 100 persen," kata Nuh di Gedung A Kemdikbud, Jakarta, Jumat (23/5/2013).

SMA Negeri 4 Denpasar yang berhasil mengantarkan lima sisanya dalam daftar 12 siswa dengan nilai UN tertinggi duduk di peringkat pertama dengan nilai rata-rata UN murni tertinggi di Indonesia.

Sembilan sekolah yang berada daftar ini berada di Pulau Jawa dan Bali, satu sekolah berlokasi di Pulau Sumatera, tepatnya di Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam.

Berikut daftar nama sekolah dan nilai rata-ratanya:

1. SMA Negeri 4 Denpasar (9,17)
2. MA Negeri Insan Cendekia Banten (8,93)
3. SMA Kristen 1 BPK Penabur Jakarta (8,88)
4. SMA Santa Ursula Jakarta (8,87)
5. SMA Negeri 1 Denpasar (8,81)
6. SMA Negeri 3 Lamongan (8,81)
7. SMA Negeri 1 Babat Lamongan (8,81)
8. SMA Negeri 10 Fajar Harapan Banda Aceh (8,79)
9. SMA Negeri 1 Kembangbahu Lamongan (8,78)
10. SMA Negeri 8 Jakarta (8,74)

Sumber: Kompas

Read More

Rekapitulasi Data Ketenagaan 2012/2013

 

Rekapitulasi Data Ketenagaan 2013 -

Read More

Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan 2013/2014

Berikut ini adalah Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan 2013/2014


Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan 2013/2014 -

Read More

Asal usul Kebangkitan Nasional

Pada tahun 1912 berdirilah Partai Politik pertama di Indonesia (Hindia Belanda), Indische Partij. Pada tahun itu juga Haji Samanhudi mendirikan Sarekat Dagang Islam (di Solo), KH Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah (di Yogyakarta), Dwijo Sewoyo dan kawan-kawan mendirikan Asuransi Jiwa Bersama Boemi Poetra di Magelang. Kebangkitan pergerakan nasional Indonesia bukan berawal dari berdirinya Boedi Oetomo, tapi sebenarnya diawali dengan berdirinya Sarekat Dagang Islam pada tahun 1905 di Pasar Laweyan, Solo. Sarekat ini awalnya berdiri untuk menandingi dominasi pedagang Cina pada waktu itu. Kemudian berkembang menjadi organisasi pergerakan sehingga pada tahun 1906 berubah nama menjadi Sarekat Islam.

Suwardi Suryaningrat yang tergabung dalam Komite Boemi Poetera, menulis "Als ik eens Nederlander was" ("Seandainya aku seorang Belanda"), pada tanggal 20 Juli 1913 yang memprotes keras rencana pemerintah Hindia Belanda merayakan 100 tahun kemerdekaan Belanda di Hindia Belanda. Karena tulisan inilah dr. Tjipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat dihukum dan diasingkan ke Banda dan Bangka, tetapi karena "boleh memilih", keduanya dibuang ke Negeri Belanda. Di sana Suwardi justru belajar ilmu pendidikan dan dr. Tjipto karena sakit dipulangkan ke Hindia Belanda.

Saat ini, tanggal berdirinya Boedi Oetomo, 20 Mei, dijadikan sebagai Hari Kebangkitan Nasional.

Read More

Pelaksanaan Kurikulum 2013 Bisa Mundur

JAKARTA, KOMPAS.com— Pelaksanaan Kurikulum 2013 besar kemungkinan mundur dari rencana atau jadwal semula pada 15 Juli 2013. Pasalnya, sampai saat ini keseluruhan anggaran untuk Kurikulum 2013 yang dialokasikan antara lain untuk pelatihan guru dan pencetakan buku pegangan guru serta siswa belum dapat dicairkan.

Kementerian Keuangan menghendaki agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Komisi X DPR membahas kembali perubahan target atau sasaran pelaksana Kurikulum 2013 yang mengakibatkan perubahan pada anggaran Kurikulum 2013 yang awalnya Rp 684,4 miliar.

Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hamid Muhammad saat dimintai konfirmasi, Kamis (16/5/2013), membenarkan bahwa anggaran Kurikulum 2013 yang belum disetujui Komisi X karena ada perubahan sasaran atau target sekolah dan siswa.

"Target turun, anggaran juga pasti turun. Sisa anggarannya untuk apa itu kan harus jelas. Kita harap DPR bisa secepatnya membahas ini lagi dan menyetujui. Tanpa persetujuan DPR, semua rencana bisa mundur," kata Hamid.

Untuk tingkat SMA dan SMK, kini hanya 1.270 SMA dan 1.021 SMK yang akan menerapkan Kurikulum 2013. Padahal di rencana awal, target implementasi 100 persen khusus di kelas X. Target ini beberapa kali diubah pemerintah. Perubahan terakhir, 8 Mei lalu, target menjadi hanya 6.410 sekolah.

Untuk tingkat SD/MI terpilih 2.598 sekolah, sedangkan SMP/MTs ada 1.521 sekolah. Total siswa sasaran dari SD-SMA sebanyak 1.535.065 siswa. Karena belum ada pembahasan perubahan anggaran, seluruh proses penyiapan Kurikulum 2013 belum dapat berjalan.
Contohnya, proses tender ulang buku pegangan guru dan siswa. Proses tender sebenarnya sudah dimulai sejak April lalu, tetapi terhenti dan harus ada tender ulang. Pasalnya, situs online tender dibajak (di-hack) pihak tertentu sehingga harus dibuat situs baru.

Dari informasi yang diperoleh Kompas, hanya situs tender buku Kurikulum 2013 saja yang dibajak sedangkan situs-situs tender yang lain di Kemdikbud tidak mengalami masalah yang sama.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh sebelumnya selalu yakin buku pegangan guru harus selesai Februari karena akan digunakan sebagai materi utama pelatihan guru.

E-book

Mengenai persiapan tender buku khusus untuk SMA/SMK, Hamid mengatakan, pihaknya telah menyiapkan paket lelangnya, tetapi belum dapat memulai tender ulang karena masih menanti persetujuan anggaran dari DPR. Anggaran Kurikulum 2013 khusus untuk SMA/SMK yang diajukan dan telah disetujui DPR mencapai Rp 170 miliar. Dengan ditambah pelatihan guru maka jumlahnya menjadi Rp 361 miliar.

"Tapi dengan perubahan ini, anggarannya hanya sekitar Rp 90 miliar," kata Hamid.
Dari anggaran Rp 90 miliar itu, biaya untuk pencetakan buku pegangan guru dan siswa SMA/SMK saja mencapai Rp 51 miliar. Buku yang dicetak adalah mata pelajaran Matematika (400 halaman), Sejarah, dan Bahasa Indonesia. 

Sumber: Kompas

Read More